Gelombang Aksi Mahasiswa 2026: Tuntutan Reformasi Pendidikan Nasional

Sepanjang 2026, gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai ruang publik di berbagai kota di Indonesia. Dari Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Makassar, hingga Aceh, mahasiswa turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan yang berpusat pada satu isu besar: reformasi pendidikan nasional. Aksi-aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan cerminan kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi pendidikan yang dinilai semakin jauh dari cita-cita konstitusi.

Puncak aksi terjadi pada Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) serta Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Sema PTKIN) menggelar unjuk rasa di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka membawa 10 tuntutan utama yang menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia.

10 Tuntutan Utama BEM SI di Hardiknas 2026

Aksi yang digelar pada Sabtu, 2 Mei 2026, menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Berikut 10 tuntutan yang disuarakan Aliansi BEM SI.

Pertama, reformasi tata kelola anggaran pendidikan dan penghentian komersialisasi pendidikan. Kedua, evaluasi Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 tentang kekerasan seksual di kampus. Ketiga, menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara.

Keempat, pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kelima, peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer. Keenam, rehabilitasi sekolah rusak di seluruh Indonesia.

Ketujuh, kebijakan pendidikan yang konsisten dan berbasis data. Kedelapan, penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kesembilan, transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Kesepuluh, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan partisipasi masyarakat sipil.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa revisi UU Sisdiknas menjadi tuntutan utama. Mahasiswa mendorong agar wajib belajar diperluas hingga 16 tahun, termasuk jenjang perguruan tinggi.

“Kita ingin mengubah UU Sisdiknas menjadi 16 tahun wajib belajar, sehingga anak-anak yang akan berkuliah, anak-anak kurang mampu, bisa mendapatkan kuliah secara gratis juga,” kata Muzammil dalam orasinya.

Ia juga mengkritik beban administratif yang dinilai membebani guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Menurutnya, selama guru masih harus mencari nafkah di sela-sela mengajar dan sibuk mengurus urusan administratif, kualitas pendidikan akan sulit meningkat.

Respons Pemerintah: Dialog dan Pakta Integritas

Aksi mahasiswa di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada Senin, 4 Mei 2026 mendapat respons langsung dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan. Ia menemui massa mahasiswa dan menyatakan bahwa kementerian membuka pintu seluas-luasnya bagi dialog.

Fauzan juga meluruskan isu yang berkembang mengenai penghapusan program studi. Ia menegaskan tidak ada penutupan program studi. “Yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup. Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi-program studi,” ujarnya.

Terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, Fauzan berjanji akan menindaknya seadil-adilnya. Ia juga menyatakan bahwa semua tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BEM SI Kerakyatan menyodorkan tujuh poin pakta integritas untuk ditandatangani oleh Fauzan mewakili Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Pakta integritas itu berisi komitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Gelombang Aksi Meluas ke Berbagai Daerah

Aksi mahasiswa tidak hanya terjadi di Jakarta. Gelombang demonstrasi meluas ke berbagai daerah dengan tuntutan yang beragam namun tetap berpusat pada isu pendidikan dan kebijakan publik.

Di Bogor, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor menggelar aksi di depan Istana Bogor pada Selasa, 5 Mei 2026. Mereka menuangkan tuntutan reformasi pendidikan dalam spanduk yang dibentangkan di tengah jalan. Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor, Bhakti S. Legawa, menyoroti kesemrawutan sistem pendidikan dan menuntut pemerintah menghentikan alokasi anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam UUD 1945 anggaran pendidikan paling minimal 20 persen dari APBN, maka pengalokasian pendidikan untuk MBG kami nilai itu bentuk pengkhianatan,” tegasnya.

Di Yogyakarta, koalisi lintas kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak menggelar aksi damai di Gedung DPRD DIY pada Kamis, 26 Februari 2026. Mereka membawa empat tuntutan utama: evaluasi program MBG, reformasi Polri, percepatan revisi UU Sisdiknas, serta evaluasi dan reformasi Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pada Juni 2026, gelombang aksi kembali menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, dengan tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Aksi yang diikuti sekitar seribu mahasiswa ini menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan ekonomi dan program nasional.

Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, menyebutkan tuntutan mereka meliputi penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Desa, serta penghentian militerisasi di ranah sipil.

Di Bandung, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” atau #EmergencyIndonesia pada September 2026. Mereka menyoroti berbagai persoalan multidimensi, mulai dari kebakaran hutan, gempa NTT, hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat di tengah anggaran negara yang diarahkan ke berbagai program populis.

Isu yang Menyatukan Tuntutan Mahasiswa

Meski aksi terjadi di berbagai kota dengan waktu yang berbeda, ada benang merah yang menyatukan tuntutan mahasiswa. Pertama, soal anggaran pendidikan. Mahasiswa secara konsisten menuntut transparansi dan memastikan alokasi 20 persen anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan program lain.

Kedua, kesejahteraan guru honorer. Meski secara regulasi telah dihapus melalui UU ASN, kenyataannya masih banyak guru honorer di daerah yang belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang layak. Ini menjadi salah satu tuntutan yang paling sering disuarakan.

Ketiga, akses pendidikan yang merata. Mahasiswa menyoroti masih banyaknya anak-anak di daerah pedalaman dan wilayah 3T yang belum dapat mengenyam pendidikan karena terkendala biaya dan infrastruktur.

Keempat, revisi UU Sisdiknas yang partisipatif. Mahasiswa menilai proses revisi undang-undang tersebut minim pelibatan publik dan meminta agar masyarakat sipil dilibatkan secara bermakna.

Kelima, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai berpotensi menggeser fokus anggaran dari kebutuhan mendasar pendidikan seperti infrastruktur sekolah, kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan guru.

Aksi di Luar Isu Pendidikan

Meski pendidikan menjadi fokus utama, sejumlah aksi mahasiswa juga menyuarakan isu-isu lain yang dinilai berdampak langsung terhadap rakyat. Di Makassar, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Makassar menggelar aksi di depan kampus Universitas Negeri Makassar pada Februari 2026. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Massa menilai kebijakan menteri tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan mencederai independensi kampus. Mereka juga menyoroti dugaan intervensi dalam pengelolaan kampus, termasuk pencopotan Rektor Universitas Negeri Makassar yang dianggap tidak transparan.

Di Aceh, mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh pada September 2026. Mereka menilai penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh belum berjalan optimal. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes mahasiswa yang terus berlanjut di berbagai daerah.

Di Medan, ratusan mahasiswa menggeruduk Gedung DPRD Sumatera Utara pada September 2026. Mereka memprotes kasus keracunan massal program MBG di Kabupaten Karo dan menuntut evaluasi total terhadap program tersebut.

Apa yang Sebenarnya Diinginkan Mahasiswa?

Jika diringkas, tuntutan mahasiswa pada 2026 berpusat pada satu hal: memastikan pendidikan tetap menjadi hak publik, bukan beban ekonomi. Mereka ingin negara hadir secara nyata dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi seluruh warga negara.

Mereka juga menuntut tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Anggaran pendidikan yang besar harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Guru harus sejahtera. Sekolah harus layak. Kurikulum harus relevan. Dan yang tak kalah penting, kebijakan pendidikan harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Sejumlah tuntutan ini sejalan dengan agenda transformasi pendidikan tinggi yang sedang berjalan. Sebagaimana diulas dalam artikel Info Kampus Indonesia 2026: Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Emas, pemerintah sedang mendorong berbagai perbaikan, mulai dari kebijakan penerimaan mahasiswa hingga kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.

Isu kesejahteraan dan akses pendidikan juga berkaitan erat dengan kebijakan biaya kuliah. Sejumlah kampus besar memastikan UKT tidak naik pada 2026, sebagaimana dibahas dalam artikel Kabar Baik! UKT 2026 Tidak Naik, Ini Daftar Kampus yang Tetap Stabil. Sementara bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya, tersedia program seperti Beasiswa Cendekia Baznas 2026: Subsidi UKT Rp7 Juta di 246 Kampus.

Kesimpulan

Gelombang aksi mahasiswa 2026 menunjukkan bahwa semangat kritis generasi muda masih hidup. Mereka tidak hanya menuntut perbaikan sistem pendidikan, tetapi juga menyoroti berbagai kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Aksi-aksi ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Selama disampaikan dengan cara yang damai dan konstruktif, kritik mahasiswa adalah kontribusi berharga bagi perbaikan bangsa. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah merespons tuntutan-tuntutan tersebut dengan langkah nyata, bukan sekadar janji.

Informasi terbaru seputar dunia kampus dan pendidikan tinggi dapat terus dipantau melalui Info Depok.

FAQ

1. Apa itu aksi mahasiswa 2026?

Aksi mahasiswa 2026 adalah gelombang demonstrasi yang digelar mahasiswa di berbagai kota di Indonesia sepanjang tahun, menyuarakan tuntutan reformasi pendidikan nasional dan kebijakan publik lainnya.

2. Apa tuntutan utama mahasiswa dalam aksi Hardiknas 2026?

Tuntutan utama meliputi reformasi tata kelola anggaran pendidikan, penghentian komersialisasi pendidikan, evaluasi Permendikbud No. 55/2024, pemerataan akses pendidikan hingga daerah 3T, kesejahteraan guru honorer, rehabilitasi sekolah rusak, dan revisi UU Sisdiknas yang partisipatif.

3. Siapa saja yang terlibat dalam aksi mahasiswa 2026?

Aksi melibatkan berbagai organisasi mahasiswa seperti BEM SI, BEM PTMAI, Sema PTKIN, HMI, GMNI, BEM UI, serta aliansi lintas kampus dan daerah.

4. Bagaimana respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa?

Wamendiktisaintek Fauzan menemui massa mahasiswa dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan. Ia juga menegaskan tidak ada penutupan program studi dan berjanji menindak kasus pelecehan seksual di kampus.

5. Apa yang dimaksud dengan revisi UU Sisdiknas yang dituntut mahasiswa?

Mahasiswa menuntut revisi UU Sistem Pendidikan Nasional dengan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna, termasuk perluasan wajib belajar menjadi 16 tahun hingga jenjang perguruan tinggi.

6. Mengapa program MBG menjadi sorotan dalam aksi mahasiswa?

Mahasiswa menilai program Makan Bergizi Gratis berpotensi menggeser fokus anggaran dari kebutuhan mendasar pendidikan seperti infrastruktur sekolah, kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan guru.