By Dian Permata 
Isu kesehatan mental mahasiswa menempati posisi yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Jika dulu persoalan ini sering dianggap remeh atau sekadar urusan pribadi, kini kampus-kampus di Indonesia berlomba memperkuat layanan pendampingan psikologis. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bahkan secara tegas meminta seluruh perguruan tinggi menjadikan bimbingan konseling sebagai bagian krusial dari layanan kemahasiswaan.
Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa Kemdiktisaintek, Beny Bandanadjaja, menegaskan bahwa kampus tidak bisa lagi hanya berfokus pada capaian akademik. “Di balik capaian akademik yang kita lihat, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami tekanan, kesulitan beradaptasi, persoalan keluarga, hingga masalah kesehatan mental. Karena itu, layanan bimbingan dan konseling bukan lagi pelengkap, melainkan menjadi bagian yang penting dari layanan kemahasiswaan,” ujarnya dalam Sosialisasi Panduan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi Tahun 2026 yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Kebijakan Baru: Kampus Wajib Hadir sebagai Ruang Aman
Arahan Kemdiktisaintek ini bukan tanpa dasar. Beny mengingatkan bahwa problem psikologis awal yang tidak segera ditangani dapat berujung pada hilangnya semangat belajar, putus studi, menjadi korban kekerasan, hingga tragedi hilangnya nyawa mahasiswa.
“Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah terjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, penguatan layanan ini memerlukan komitmen bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya relasi kuasa yang sehat antara sivitas akademika. Para pimpinan kampus, dosen, dan tenaga kependidikan diminta tidak menggunakan wewenang, ucapan, maupun sikap mereka sebagai sumber tekanan dan ketakutan bagi mahasiswa.
“Mahasiswa harus berani mencari bantuan ketika menghadapi persoalan, bukan justru takut karena merasa tidak akan didengar atau khawatir terhadap konsekuensi yang akan diterimanya,” ucap Beny.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, sebelumnya juga telah mendorong perguruan tinggi membangun layanan dukungan psikologis secara bertahap sesuai kapasitas masing-masing institusi. Menurutnya, layanan tersebut harus kontekstual, terjangkau, dan bebas stigma.
“Kita harus mengakui secara terbuka bahwa sebagian besar universitas di Indonesia belum dirancang, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia, untuk menangani persoalan kesehatan mental secara sistematis,” kata Brian dalam sebuah talkshow di Depok, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).
Data yang Mengkhawatirkan
Sejumlah penelitian yang dirilis sepanjang 2025 hingga 2026 menunjukkan gambaran yang serius. Sebuah studi terhadap mahasiswa tingkat akhir di UIN Sumatera Utara menemukan bahwa mayoritas responden, yaitu 68 persen, berada dalam kategori gangguan kesehatan mental berat. Sebanyak 21,2 persen mengalami gangguan ringan, dan hanya 10,8 persen yang tidak menunjukkan gejala gangguan mental.
Penelitian lain yang melibatkan 115.225 mahasiswa menunjukkan bahwa 67 persen partisipan memiliki status kesehatan mental antara languishing dan tingkat moderat. Sementara itu, sebuah studi cross-sectional terhadap mahasiswa di Indonesia menemukan bahwa 42,9 persen partisipan mengalami ide bunuh diri, dan 20,7 persen teridentifikasi berisiko melakukan perilaku bunuh diri.
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini beragam. Tingkat resiliensi yang rendah, strategi koping yang lemah, dukungan sosial yang minim, tekanan finansial, dan tekanan akademik semuanya menunjukkan hubungan signifikan secara statistik terhadap kesehatan mental mahasiswa.
Yang menarik, faktor keluarga disebut sebagai penyebab utama. Kepala Subdirektorat Konseling, Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya (UB), Ulifa Rahma, mengungkapkan bahwa tekanan dari keluarga, pola asuh, hingga kurangnya komunikasi menjadi faktor dominan. “Selain itu, relasi pertemanan, pasangan, serta tekanan akademik juga saling berkorelasi,” jelasnya.
Langkah Nyata di Tingkat Kampus
Di tengah keterbatasan yang diakui pemerintah, sejumlah kampus telah mengambil inisiatif lebih dulu. Universitas Brawijaya (UB) Malang menjadi salah satu contoh yang paling menonjol.
UB menjadikan kesehatan mental sebagai fokus dalam menyambut mahasiswa baru tahun 2026. Kampus ini melakukan deteksi dini atau skrining kesehatan mental kepada 17.300 mahasiswa baru. Skrining digelar selama empat hari pada 3 hingga 7 Agustus 2026, dan merupakan agenda perdana yang dilaksanakan secara serentak.
Koordinator Psikologi Pelaksanaan Skrining Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara langsung di kampus untuk memastikan otentisitas pengisian kuesioner. Seluruh rangkaian tes disediakan gratis, menggunakan kuesioner yang disusun khusus oleh Tim Psikolog Layanan Konseling Mahasiswa.
“Bisa saja kondisi mahasiswa di semester awal baik, tetapi menurun di semester pertengahan. Pihak kampus ingin menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental mahasiswa sejak dini,” ujar Dian.
Direktur Direktorat Kemahasiswaan UB, Sujarwo, menambahkan bahwa pengumpulan data kesehatan mental ini telah bergulir sejak tiga tahun terakhir. “Pengumpulan data tersebut diinisiasi sejak program Mahasiswa Membangun Desa pada 2023 dan dilanjutkan skrining berkala mahasiswa baru sejak 2024 hingga 2026,” katanya.
UB juga mengembangkan program peer counselor yang melibatkan mahasiswa sebagai konselor sebaya. Para relawan ini mendapatkan pelatihan intensif, termasuk Psychological First Aid dan penanganan kondisi darurat, serta siap siaga selama 24 jam. Selain layanan tatap muka, UB menyediakan konseling daring, psikoterapi, hingga rujukan ke rumah sakit dan psikiater.
Data mahasiswa berisiko ditandai dalam sistem akademik sebagai early warning system bagi dosen pembimbing akademik. “Dosen bukan berperan sebagai psikolog, tetapi sebagai pendamping yang dapat memonitor dan merujuk mahasiswa jika diperlukan,” tambah Ulifa.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski sejumlah kampus telah bergerak, tantangan tetap besar. Brian Yuliarto mengakui bahwa layanan konseling di sejumlah kampus masih terbatas, terfragmentasi, bahkan belum tersedia. Dosen dan tenaga kependidikan pun menghadapi tuntutan akademik tanpa dukungan literasi kesehatan mental yang memadai.
Karena kapasitas layanan konseling di setiap perguruan tinggi berbeda-beda, Kemdiktisaintek mendorong kolaborasi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di masing-masing wilayah. Forum sosialisasi diharapkan menjadi wadah berbagi praktik baik antarkampus, sehingga institusi yang belum memiliki layanan memadai tidak perlu merintis dari awal.
Kesehatan mental mahasiswa kini tidak lagi diposisikan sebagai urusan personal. Mahasiswa merupakan aset strategis bangsa yang membutuhkan dukungan sistem agar mampu menyelesaikan pendidikan dan berkembang secara utuh.
Kaitan dengan Transformasi Pendidikan Tinggi
Penguatan layanan kesehatan mental merupakan bagian dari transformasi ekosistem pendidikan tinggi yang lebih luas. Sebagaimana diulas dalam artikel Info Kampus Indonesia 2026: Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Emas, pemerintah sedang mendorong perbaikan menyeluruh, mulai dari kebijakan penerimaan mahasiswa hingga kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Di sisi lain, momen pengenalan kehidupan kampus juga mulai diarahkan untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa baru. Sejumlah kampus mengemas orientasi dengan pendekatan yang lebih edukatif dan suportif, seperti yang dibahas dalam artikel PKKMB 2026: Orientasi Kampus Makin Inovatif dan Beragam bagi Maba.
Bagi calon mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri, memahami jalur masuk dan memilih lingkungan kampus yang mendukung kesejahteraan mental menjadi pertimbangan penting. Informasi soal jalur seleksi bisa dicek di Ini Jalur Masuk Kuliah 2026: Panduan Lengkap SNBP, SNBT, dan Mandiri.
Kesimpulan
Kesehatan mental mahasiswa telah naik ke posisi yang jauh lebih serius dalam agenda pendidikan tinggi Indonesia. Arahan Kemdiktisaintek agar kampus memperkuat layanan konseling, ditambah inisiatif nyata seperti skrining 17 ribu mahasiswa baru di UB, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa diabaikan.
Namun, pekerjaan rumah masih panjang. Tidak semua kampus memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan layanan psikologis yang komprehensif. Diperlukan kolaborasi lintas institusi, dukungan anggaran, dan perubahan budaya kampus agar mahasiswa merasa aman untuk mencari bantuan tanpa takut stigma.
Informasi terbaru seputar dunia kampus dan pendidikan tinggi dapat terus dipantau melalui Info Depok.
FAQ
1. Mengapa kesehatan mental mahasiswa jadi sorotan utama di 2026?
Karena meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengalami tekanan akademik, persoalan keluarga, dan masalah kesehatan mental. Kemdiktisaintek meminta kampus memperkuat layanan konseling sebagai bagian krusial dari layanan kemahasiswaan.
2. Apa yang diminta Kemdiktisaintek kepada kampus?
Kemdiktisaintek meminta seluruh perguruan tinggi memperkuat layanan bimbingan dan konseling, memastikan mahasiswa mudah mencari bantuan, serta menciptakan relasi kuasa yang sehat antara dosen dan mahasiswa.
3. Seberapa serius kondisi kesehatan mental mahasiswa Indonesia?
Sebuah studi menemukan 68 persen mahasiswa tingkat akhir mengalami gangguan kesehatan mental berat. Penelitian lain menunjukkan 42,9 persen partisipan mengalami ide bunuh diri, dan 20,7 persen berisiko melakukan perilaku bunuh diri.
4. Apa faktor utama penyebab gangguan mental mahasiswa?
Berdasarkan analisis layanan konseling, faktor keluarga menjadi penyebab utama, termasuk tekanan dari keluarga, pola asuh, dan kurangnya komunikasi. Relasi pertemanan, pasangan, serta tekanan akademik juga saling berkorelasi.
5. Apa langkah nyata yang dilakukan kampus?
Universitas Brawijaya (UB) Malang melakukan skrining kesehatan mental kepada 17.300 mahasiswa baru, mengembangkan program peer counselor, menyediakan konseling daring, psikoterapi, dan rujukan ke psikiater.
6. Apa tantangan terbesar dalam penanganan kesehatan mental mahasiswa?
Layanan konseling di sejumlah kampus masih terbatas, terfragmentasi, bahkan belum tersedia. Dosen dan tenaga kependidikan juga menghadapi tuntutan akademik tanpa dukungan literasi kesehatan mental yang memadai.